Keamanan Maskulin Mengobarkan Perempuan: Membaca Femisida di Meksiko

Negara sering mendefinisikan keamanan sebagai stabilitas politik dan pengendalian ancaman bersenjata dari luar, menempatkan “keamanan nasional” sebagai prioritas utama. Namun bagi ribuan perempuan di Meksiko dan banyak negara lain, ancaman terbesar justru datang dari ruang domestik dan relasi intim yang seharusnya menjadi tempat teraman. Paradoks ini menyingkap keterbatasan pemahaman konvensional tentang keamanan yang dimiliterisasi dan dibangun dari perspektif maskulin, sehingga mengabaikan kekerasan yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena femisida atau pembunuhan perempuan karena gendernya, bukan sekadar kejahatan kriminal biasa. Ia merupakan manifestasi dari sistem patriarki yang mengakar dan kegagalan negara yang sistemik. Kasus Ingrid Escamilla di Meksiko, di mana pembunuhannya dipublikasikan secara sensasional dan merendahkan martabat korban, menjadi simbol tragis dari kegagalan keamanan maskulin. Kasus ini memicu gelombang kemarahan publik dan memperkuat gerakan Ni Una Menos yang menuntut pertanggungjawaban negara.

Angka femisida yang terus meningkat di Meksiko, meskipun negara telah mengakui feminicidio dalam undang-undang, memunculkan satu pertanyaan mendasar: mengapa perlindungan hukum tidak berbanding lurus dengan keamanan nyata bagi perempuan?

Dalam perspektif Feminist Security Studies, seperti yang dikembangkan oleh Cynthia Enloe, femisida bukan sekadar isu kriminalitas, melainkan bukti kegagalan negara dalam mendefinisikan keamanan secara inklusif dan sensitif gender. Enloe menunjukkan bahwa keamanan nasional secara tradisional didefinisikan secara maskulin, berfokus pada militer, dan ancaman eksternal, sehingga pengalaman perempuan kerap diabaikan. Kekerasan terhadap perempuan diposisikan sebagai persoalan privat, bukan isu keamanan publik yang mendesak.

Akibatnya, negara gagal memperluas makna “keamanan” melampaui ranah militeristik. Ruang domestik, yang bagi banyak perempuan justru menjadi lokasi utama kekerasan, tidak dipandang sebagai bagian dari agenda keamanan nasional. Fokus negara pada ancaman konvensional seperti kartel narkotika sering mengalihkan perhatian dan sumber daya dari kekerasan sehari-hari yang dialami perempuan. Dalam kerangka keamanan yang didominasi perspektif maskulin, tubuh dan integritas perempuan tidak dianggap sebagai situs keamanan yang penting, kecuali jika menyentuh kepentingan strategis negara. Femisida pun direduksi menjadi insiden kriminal individual, bukan dibaca sebagai pola kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS) yang sistemik.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan femisida berkaitan dengan bagaimana negara memaknai tanggung jawabnya terhadap keselamatan warganya. Ketika keamanan didefinisikan secara sempit dan terfokus pada stabilitas politik atau ancaman eksternal, kekerasan berbasis gender menjadi isu pinggiran yang tidak mendapatkan prioritas kebijakan yang memadai. Dengan demikian dalam kasus femisida, kegagalan negara bukan semata pada penegakan hukum dan impunitas, melainkan pada kerangka berpikir yang mendasari kebijakan keamanannya.

Untuk memahami jurang antara komitmen hukum dan praktik di lapangan, teori dinamika norma internasional dari Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink memberikan kerangka penting. Mereka menekankan bahwa norma global hanya efektif ketika benar-benar terinternalisasi dalam praktik domestik, bukan sekadar diratifikasi atau dilembagakan secara formal. Dalam konteks Meksiko, negara telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan bahkan mengakui feminicidio sebagai kategori hukum tersendiri. Namun tingginya angka femisida dan impunitas menunjukkan bahwa norma perlindungan perempuan belum sepenuhnya membentuk praktik aparat dan institusi penegak hukum. Dengan kata lain, komitmen normatif belum menjelma menjadi perlindungan nyata.

Di tengah kemandekan tersebut, gerakan Ni Una Menos berperan sebagai norm entrepreneur yang menekan negara agar norma perlindungan perempuan tidak berhenti pada pengakuan simbolik. Melalui kampanye, demonstrasi, dan advokasi yang konsisten, gerakan ini membingkai KBGS sebagai isu hak asasi manusia dan keamanan publik. Mereka mendorong pemerintah untuk menerjemahkan komitmen hukum ke dalam kebijakan konkret: alokasi anggaran, perlindungan korban, dan sistem peradilan yang responsif gender. Tekanan masyarakat sipil ini menjadi pengingat bahwa internalisasi norma bukan proses otomatis, melainkan hasil perjuangan politik yang berkelanjutan.

Femisida di Meksiko dengan demikian memperlihatkan kegagalan ganda: keamanan yang tidak sensitif gender dan difusi norma global yang mandek pada tataran simbolik. Meskipun norma global telah diadopsi secara hukum, tingginya angka femisida menunjukkan bahwa norma tersebut belum benar-benar terinternalisasi. Selama keamanan terus didefinisikan secara sempit dan maskulin, serta komitmen internasional tidak diiringi transformasi institusional, perempuan akan tetap terancam hidupnya. 

(Clarissa Aldora Simamora adalah mahasiswi semester 6 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya yang memiliki minat pada isu keamanan feminis, kekerasan berbasis gender, dan dinamika politik Global South.)